JAKARTA, JurnalisKeadilan.com, 22 Oktober 2026 — Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mengajak berbagai pihak menyikapi kondisi fiskal tersebut secara objektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sutan Nasomal menilai penurunan anggaran daerah tidak seharusnya langsung dijadikan alasan untuk menyalahkan Bupati Siak Afni Zulkifli. Menurutnya, kondisi keuangan daerah perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah.
Ia berpandangan bahwa pemerintah daerah membutuhkan koordinasi dengan DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar pelayanan publik serta program pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Jangan terburu-buru menyalahkan Bupati Siak ketika APBD mengalami penurunan. Kita harus melihat persoalannya secara objektif. Yang paling penting sekarang adalah mencari solusi bersama agar rakyat tidak menjadi pihak yang dirugikan,” demikian pandangan Sutan Nasomal sebagaimana disampaikan dalam materi keterangan yang diterima redaksi.
Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Turun Rp160,17 Miliar
Perhatian tersebut berkaitan dengan pemaparan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Afni Zulkifli dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak pada 25 September 2026, sebagaimana disebutkan dalam bahan pemberitaan.
Dalam data yang tercantum pada materi tersebut, pendapatan daerah direncanakan turun sebesar Rp160,17 miliar atau 6,76 persen, dari sekitar Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Transfer pemerintah pusat disebut mengalami penurunan sekitar Rp131 miliar atau 8,76 persen, menjadi Rp1,370 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaporkan turun 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar.
Penerimaan pajak daerah dalam materi tersebut juga disebut turun sekitar Rp87,82 miliar atau 28,38 persen, menjadi Rp221,6 miliar.
Di sisi belanja, anggaran direncanakan mengalami penyesuaian sebesar Rp134,69 miliar atau 5,68 persen, dari sekitar Rp2,371 triliun menjadi Rp2,236 triliun.
Angka-angka tersebut menggambarkan adanya penyesuaian dalam rancangan anggaran daerah. Namun, rincian dokumen resmi perubahan APBD tetap diperlukan untuk memastikan setiap komponen pendapatan dan belanja serta perubahan alokasinya.
Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Perlu Diperhatikan
Sutan Nasomal menyoroti pentingnya menjaga pelayanan dasar masyarakat di tengah penyesuaian anggaran. Menurutnya, sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja.
Dalam materi pemberitaan, belanja modal disebut turun 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar. Belanja transfer ke desa dilaporkan turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar. Sementara itu, belanja hibah disebut turun 22,63 persen dan bantuan sosial turun 43,29 persen.
Meski demikian, perubahan belanja secara keseluruhan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa anggaran kesehatan atau pendidikan mengalami pemangkasan dalam jumlah tertentu. Penilaian tersebut memerlukan rincian alokasi masing-masing sektor dalam dokumen APBD.
Sutan Nasomal berharap pemerintah daerah melakukan penentuan prioritas secara cermat agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan penting.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Daerah Penghasil Migas Perlu Memperkuat Koordinasi Fiskal
Sutan Nasomal turut menyoroti potensi Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Provinsi Riau.
Menurutnya, potensi sumber daya alam tersebut perlu dikelola secara optimal agar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, termasuk dalam pembahasan penerimaan transfer dan dana bagi hasil sumber daya alam.
Namun, penurunan transfer pemerintah pusat tidak serta-merta membuktikan adanya penurunan produksi minyak dan gas bumi. Untuk mengetahui faktor penyebabnya, diperlukan data mengenai produksi migas, realisasi dana bagi hasil, serta kebijakan fiskal yang berlaku.
Sutan Nasomal juga mendorong keterbukaan informasi mengenai perubahan penerimaan daerah agar masyarakat dapat memahami kondisi keuangan Kabupaten Siak secara lebih utuh.
Optimalisasi BUMD untuk Mendukung Pendapatan Daerah
Selain mendorong koordinasi fiskal, Sutan Nasomal menilai penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah.
Ia berharap perusahaan daerah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, disebut dalam bahan pemberitaan sebagai salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Siak.
Materi tersebut juga memuat proyeksi pembagian dividen BSP tahun 2026 sekitar 6 juta dolar AS, dengan perkiraan bagian Kabupaten Siak sekitar Rp52 miliar. Angka tersebut perlu diverifikasi melalui laporan resmi perusahaan dan pemerintah daerah serta dibedakan dari dividen yang telah diputuskan atau benar-benar diterima.
PT Permodalan Siak (Persi) turut disebut sebagai perusahaan yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Besaran kontribusinya perlu diperiksa berdasarkan laporan resmi yang tersedia.
Menurut Sutan Nasomal, penguatan BUMD perlu disertai tata kelola yang baik dan pengawasan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Kritik Publik Perlu Disertai Data dan Solusi
Sutan Nasomal mengajak masyarakat, DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk membangun kerja sama yang konstruktif dalam menghadapi penyesuaian APBD Kabupaten Siak.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Namun, kritik sebaiknya disertai data yang dapat diperiksa dan usulan solusi yang relevan.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan informasi mengenai kondisi fiskal dan prioritas belanja secara terbuka agar masyarakat memahami kebijakan yang diambil.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata, pelayanan publik yang tetap berjalan, dan pembangunan yang terus berlanjut,” demikian inti pandangan Sutan Nasomal dalam materi keterangan tersebut.
Menurutnya, tekanan anggaran perlu dihadapi melalui perencanaan yang matang, koordinasi antarlembaga, dan pengelolaan keuangan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, pembahasan perubahan APBD tidak hanya menyangkut angka pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta program kesejahteraan tetap mendapat perhatian.
Sutan Nasomal berharap seluruh pihak dapat bekerja sama mencari solusi agar Kabupaten Siak mampu menghadapi tantangan fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sumber informasi: Materi keterangan Prof. Dr. Sutan Nasomal yang disampaikan kepada redaksi. Data anggaran, proyeksi dividen, dan rincian penerimaan daerah perlu dicocokkan dengan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD Kabupaten Siak, serta laporan perusahaan terkait.
Catatan Redaksi: Artikel ini memuat pandangan narasumber mengenai kondisi fiskal Kabupaten Siak. Angka dan proyeksi yang disebutkan perlu diverifikasi melalui dokumen resmi sebelum dijadikan dasar kesimpulan mengenai penyebab penurunan pendapatan atau dampaknya terhadap pelayanan publik.
