JAKARTA, JurnalisKeadilan.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan publikasi resmi Sekretariat Presiden, pengangkatan Maruli tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan. Maruli menyatakan komitmen untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.
Setelah pengucapan sumpah, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Usai pelantikan, Maruli menjelaskan bahwa pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut Maruli, pengelolaan wilayah tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Sementara itu, dalam tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, ia menyatakan akan membantu Panglima TNI menjalankan tugas.
Pelantikan dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, serta undangan lainnya.
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, 15 Oktober 2026.
