JURNALISKEADILAN.COM – EDUKASI HUKUM
Tidak sedikit masyarakat yang merasa takut ketika memiliki utang dan mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak mampu membayar sesuai waktu yang telah disepakati. Sebagian bahkan khawatir akan dilaporkan ke polisi dan dipenjara karena belum sanggup melunasi kewajibannya.
Lantas, apakah seseorang yang tidak mampu membayar utang dapat dipidana?
Jawabannya, ketidakmampuan membayar utang pada dasarnya tidak otomatis menjadi tindak pidana. Persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan hubungan hukum, perjanjian yang dibuat, serta fakta yang terjadi.
Utang Tidak Terbayar pada Dasarnya Masuk Ranah Perdata
Dalam hubungan utang-piutang yang didasarkan pada perjanjian yang sah, kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.
Wanprestasi merupakan persoalan hukum perdata yang dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun jalur hukum perdata sesuai ketentuan yang berlaku.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam uang berdasarkan perjanjian yang sah, kemudian tidak mampu membayar akibat kesulitan ekonomi, pada dasarnya menghadapi persoalan wanprestasi, bukan otomatis melakukan penipuan.
Artinya, seseorang yang awalnya meminjam dengan itikad baik, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, atau menghadapi kesulitan ekonomi, tidak serta-merta dapat dianggap melakukan tindak pidana hanya karena belum mampu membayar utangnya.
Undang-Undang HAM Melindungi dari Pemidanaan Semata-Mata karena Tidak Mampu Membayar Utang
Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting agar persoalan ketidakmampuan membayar utang tidak serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana.
Meski demikian, bukan berarti kewajiban membayar utang otomatis hilang. Kreditur tetap dapat menempuh upaya hukum perdata untuk menuntut pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapan Persoalan Utang Bisa Memiliki Unsur Pidana?
Masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua perkara yang berkaitan dengan utang-piutang pasti merupakan persoalan perdata.
Apabila terdapat dugaan penipuan, misalnya pinjaman diperoleh dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur tindak pidana, perkara tersebut dapat dinilai berdasarkan hukum pidana.
Karena itu, penilaian harus didasarkan pada fakta dan unsur hukum yang terpenuhi, bukan hanya pada kenyataan bahwa seseorang belum melunasi utangnya.
Tidak mampu membayar dan sengaja melakukan penipuan merupakan dua persoalan yang berbeda. Keduanya tidak boleh disamakan tanpa pemeriksaan terhadap fakta yang sebenarnya.
Masyarakat Jangan Langsung Panik Menghadapi Ancaman Pidana
Bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, langkah yang dapat dilakukan antara lain menyampaikan kondisi keuangan secara jujur kepada pemberi pinjaman, menyimpan bukti pembayaran dan komunikasi, serta mengupayakan kesepakatan pembayaran yang realistis.
Jika menerima ancaman atau menghadapi proses hukum, masyarakat dapat mencari pendampingan hukum, termasuk melalui lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan sesuai persyaratan.
Apabila ada panggilan resmi dari aparat penegak hukum, jangan diabaikan. Pahami status dan pokok permasalahannya serta mintalah bantuan hukum jika diperlukan.
Penegakan Hukum Harus Melihat Fakta, Bukan Sekadar Gagal Bayar
JurnalisKeadilan.com menilai bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi hukum yang benar agar tidak hidup dalam ketakutan hanya karena mengalami kesulitan membayar utang.
Di sisi lain, hak pemberi pinjaman untuk menagih dan menempuh jalur hukum juga tetap harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan utang-piutang perlu ditangani secara proporsional dengan membedakan ketidakmampuan membayar, wanprestasi, dan dugaan tindak pidana yang benar-benar memenuhi unsur hukum.
Pesan penting bagi masyarakat: gagal membayar utang tidak otomatis berarti seseorang melakukan tindak pidana. Namun, setiap perkara tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
JurnalisKeadilan.com — Mengungkap Fakta.
