TANGERANG, – Aktivis asal Bima, Mursalin, angkat bicara menyikapi sejumlah pemberitaan Infoterbit yang menyoroti persoalan di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang.
Mursalin menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus tetap ditempatkan dalam koridor jurnalistik yang mengedepankan fakta, verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab.
“Kalau memang ada pejabat yang tidak peduli, buktikan dengan data dan fakta. Jangan hanya menggunakan diksi ‘tutup mata’, ‘tak peduli’, atau kalimat lain yang sejak awal sudah membentuk persepsi pembaca. Itu bukan cara kerja jurnalistik yang sehat,” tegas Mursalin.
Menurutnya, seorang jurnalis, terlebih pimpinan media, seharusnya menjadi contoh dalam menjaga marwah profesi. Bukan justru berlomba menunjukkan siapa yang paling keras narasinya atau paling kuat membangun opini di media sosial.
“Jangan bangga hanya karena tulisan ramai di media sosial. Viral bukan ukuran kebenaran. Banyak yang membaca bukan berarti semua yang ditulis otomatis benar,” ujarnya.
Mursalin juga menyoroti pemberitaan yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Golkar, Bimo. Menurut dia, munculnya klarifikasi dari Bimo terhadap narasi yang beredar seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi proses jurnalistik sebelum sebuah berita diterbitkan.
“Kalau kemudian orang yang disebut harus tampil memberikan klarifikasi karena merasa narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta atau maksud sebenarnya, pertanyaannya sederhana: apakah konfirmasi sudah dilakukan secara utuh sebelum berita dinaikkan?” kata Mursalin.
Ia menegaskan, media memang memiliki fungsi kontrol sosial. Tetapi kontrol sosial tidak boleh berubah menjadi penghakiman melalui pilihan kata.
“Jurnalis itu bukan hakim. Jangan membuat vonis melalui judul dan diksi. Kalau ada persoalan RTLH, beritakan datanya. Kalau ada persoalan sampah, tunjukkan kondisinya. Kalau ada pejabat yang dianggap tidak bekerja, konfirmasi pejabatnya. Jangan pembaca hanya disuguhi satu sisi kemudian diarahkan untuk mengambil kesimpulan,” tegasnya.
Mursalin juga mempertanyakan mengapa sudut pandang Camat Kresek tidak menjadi bagian yang utuh dalam pemberitaan apabila persoalan yang diangkat berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
“Camat juga punya hak untuk menjelaskan. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang menjadi kewenangan kecamatan? Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah? Apa kendalanya? Itu semua harus ditanyakan. Kalau hanya satu sisi yang ditampilkan, jangan kemudian menyebutnya sebagai pemberitaan yang lengkap,” lanjutnya.
Menurut Mursalin, masyarakat saat ini semakin kritis dan mampu menilai sendiri kualitas sebuah pemberitaan.
“Jangan anggap masyarakat bodoh. Masyarakat bisa membaca mana berita yang menyampaikan fakta dan mana tulisan yang terasa menggiring opini. Justru ketika diksi terlalu menghakimi, publik akan bertanya apakah penulis sudah melakukan verifikasi secara serius,” katanya.
Mursalin bahkan mengingatkan bahwa posisi sebagai pimpinan media seharusnya menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas jurnalistik, bukan menjadi alasan untuk merasa paling benar.
“Kalau mengaku jurnalis, mari kita bertarung dengan fakta, bukan dengan opini. Kalau punya bukti, buka. Kalau punya data, tampilkan. Kalau sudah konfirmasi, sampaikan juga jawaban narasumber. Jangan hanya menampilkan bagian yang menguntungkan narasi sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik yang tajam tetap bisa disampaikan tanpa mengorbankan prinsip keberimbangan.
“Silakan kritik sekeras-kerasnya. Saya tidak pernah mengatakan media harus diam. Tetapi kritik harus bertanggung jawab. Jangan sampai karena ingin terlihat paling berani, justru kaidah jurnalistiknya yang ditinggalkan,” ujar Mursalin.
Mursalin menutup pernyataannya dengan pesan tegas kepada seluruh insan pers agar tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran utama keberhasilan jurnalistik.
“Jangan ukur kualitas jurnalis dari seberapa ramai postingannya. Ukur dari seberapa kuat fakta yang dia sajikan dan seberapa berani dia memberikan ruang kepada pihak yang dikritik. Karena jurnalisme bukan tentang siapa yang paling lantang beropini, tetapi siapa yang paling disiplin menjaga kebenaran fakta,” pungkasnya.
Akhmad